Laga.id, Surabaya – Polemik kepengurusan futsal Indonesia memasuki babak baru setelah mantan Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia (FFI) Budi Setiawan mempertanyakan keabsahan keputusan pemberhentian dirinya. Dinamika kepengurusan futsal nasional mendadak berada di titik didih menyusul polemik pencopotan pejabat tinggi federasi.
Budi Setiawan kehilangan posisinya sebagai Sekjen FFI mempertanyakan keabsahan pemecatan dirinya dari struktur kepengurusan. Menurutnya, keputusan administratif semacam itu wajib mengacu pada aturan organisasi serta mengantongi restu mutlak dari induk utama sepak bola nasional.
“Saya diangkat oleh PSSI, ditandatangani surat pengangkatannya, penetapan dan penunjukannya oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sehingga yang bisa memberhentikan saya sebagai Sekjen FFI hanya Pak Erick Thohir,” tegas Budi saat ditemui awak media di Kantor Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, Kamis (5/11/2026) malam.
Sekjen FFI yang Dicopot Soroti Statuta PSSI
Budi menjelaskan, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian sekretaris jenderal dalam sebuah asosiasi olahraga tidak bisa dilepaskan dari ketentuan organisasi induk. Dia menyebut Statuta PSSI dan peraturan organisasi PSSI sebagai landasan yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Karena itu, Budi memilih menyerahkan persoalan pemberhentiannya kepada PSSI. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme organisasi sekaligus mencegah munculnya penafsiran berbeda di kalangan pemangku kepentingan futsal nasional.
“Jadi posisi hari ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita dan kesalahpahaman dalam memaknai cara kami berorganisasi, saya serahkan kepada PSSI tentang keputusan ini,” jelas pria yang dikenal sebagai founder Football Institute itu.
Budi turut melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Ketua Umum FFI Michael Sianipar terkait pemahaman regulasi internal. Langkah korektif ini dianggap penting demi menjaga marwah organisasi olahraga agar tidak berjalan serampangan.
“Ini sekaligus pembelajaran bagi organisasi futsal, bagi pemangku kepentingan, semua stakeholder bahwa aktivitas olahraganya boleh jalan, tapi terkait dengan aturan organisasi juga harus dipahami,” ungkap mantan Deputi Sekjen PSSI era La Nyalla Mattalitti dari 2014-2017 itu.
Ia menganalogikan kepatuhan berorganisasi dengan aturan dasar di atas lapangan hijau yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Konteks tersebut menyangkut batasan teknis yang mutlak dikuasai oleh setiap pengampu kebijakan di dalam federasi.
“Ukuran lapangannya, jumlah waktu bermainnya, aturan regulasi pemainnya, nah ini akan salah kaprah dalam menjalankan organisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, desakan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) kini mengalir deras dari berbagai elemen pencinta olahraga tersebut. Gelombang dukungan itu disuarakan langsung oleh pengurus daerah hingga klub-klub peserta kompetisi resmi.
“KLB itu bukan barang haram di setiap organisasi terbuka, PSSI maupun futsal ini adalah organisasi terbuka yang seluruh anggotanya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri,” kata Budi.
Dukungan penyelenggaraan kongres darurat tersebut datang dari Asosiasi Futsal Provinsi, klub Pro Futsal League, liga level kedua, liga wanita, hingga kompetisi tingkat nusantara. Aspirasi masif ini dipandang sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi total terhadap pola kepemimpinan yang ada.
Ia membeberkan bahwa selama lima bulan memegang kendali administrasi, ruang geraknya sangat terbatas untuk melakukan pembenahan internal. Keterbatasan akses terhadap transparansi finansial menjadi salah satu kendala utama di dalam tubuh kepengurusan.
“Salah satu keterbatasan tersebut, adalah akses terhadap laporan keuangan, termasuk informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana organisasi,” ujar Budi.
Selain urusan finansial, ia juga menyoroti ketiadaan kejelasan kontrak kerja bagi pegawai profesional yang bertugas di lingkungan federasi. Sistem kepegawaian tersebut dinilai jauh berbeda dari standar tata kelola sumber daya manusia yang diterapkan secara profesional.
“Seharusnya suara mayoritas didengar, bukan malah dijauhi, harus ada evaluasi dari organisasi agar pengelolaannya bisa lebih optimal,” tutur mantan CEO Persitara Jakarta Utara tersebut.
Seperti diberitakan Laga.id sebelumnya, pihak federasi melayangkan surat keputusan bernomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 perihal pemberhentian sang sekretaris jenderal. Langkah tersebut diklaim sebagai upaya penyegaran guna memperkuat efektivitas kepemimpinan organisasi ke depan.
Dewan pengurus segera menyiapkan figur Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan posisi strategis tersebut dalam waktu dekat. Budi sendiri diketahui resmi mengemban tugas Sekjen FFI sejak tanggal 12 Mei 2026 melalui surat keputusan penunjukan yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Gelombang ketidakpuasan turut disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jatim, Arief Anton Sujarwo, terkait prosedur pergantian kepengurusan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kongres darurat sah digelar apabila memenuhi syarat kuorum dukungan suara anggota.
“Mekanisme KLB itu yang pertama suara dua pertiga dari total anggota menginginkan adanya perubahan organisasi, maka itu bisa dilaksanakan KLB, jadi kami dari Jawa Timur sudah mengirimkan surat resmi kepada PSSI untuk meminta perubahan tata kelola organisasi futsal,” kata Arief.
Pihaknya juga menyoroti buruknya komunikasi antara pengurus pusat dan daerah yang berdampak langsung pada pembinaan atlet muda. Kontribusi finansial dari pusat yang dinilai minim membuat daerah harus berjuang secara mandiri demi prestasi olahraga futsal tersebut.
“Kasihan teman-teman daerah ini, banyak program yang harus mereka jalankan, sedangkan kontribusi yang diberikan oleh federasi terhadap kita nol bahkan, tapi demi futsal kita coba jalan,” pungkasnya. (*)
