Laga.id, Surabaya – Konflik internal Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia (Pengprov KBI) Jawa Timur kini memasuki babak krusial. Sejumlah pengurus kabupaten dan pengurus kota menyatakan sikap terbuka, menilai kepemimpinan Pengprov KBI Jatim menyimpan banyak kejanggalan serius.

Isu yang mencuat bukan lagi perbedaan pandangan biasa, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran AD/ART, hingga lemahnya transparansi keuangan dan pembinaan atlet.

Dasuki Rahmad, perwakilan Pengkab KBI Bangkalan, menyampaikan kegelisahan itu usai pertemuan yang membahas dinamika organisasi serta hasil mediasi bersama KONI Jawa Timur. Ia menilai kondisi internal sudah memburuk sejak proses penjaringan calon ketua umum dimulai.

“Pertemuan ini memang kami desain sebagai langkah setelah carut-marut yang terjadi di tubuh Pengprov KBI Jawa Timur, khususnya menjelang dan setelah proses penjaringan calon ketua umum,” ujar Dasuki, Selasa (3/2/2026).

Menurut Dasuki, konflik memuncak setelah pembekuan enam pengkab/pengkot dan pemberian sanksi kepada tiga lainnya. Keputusan tersebut dinilai sarat kepentingan dan tidak berpijak pada aturan organisasi.

“Kami menilai ada abuse of power yang dilakukan pimpinan Pengprov KBI Jatim, Wira Prasetya Catur. Alasan pembekuan sangat tidak masuk akal dan tidak diatur dalam AD/ART, termasuk soal ketidakhadiran dalam Rakerprov,” tegasnya.

Ia menduga langkah itu untuk memangkas dukungan pesaing. Transparansi keuangan dan pembinaan atlet pun dipersoalkan.

“Selama ini tidak ada transparansi penggunaan keuangan. Pembinaan berjalan sangat parsial dan hanya melibatkan kelompok tertentu yang loyal. Pengurus yang berbeda pendapat justru disingkirkan,” jelasnya.

Praktik menggelar event juga disorot. “Pengprov seolah bukan wadah pembinaan, tapi seperti ‘tim pribadi’ atau even organizer. Pengkab dan Pengkot tidak merdeka menggelar event karena harus melalui kelompok tertentu, termasuk pengelolaan dananya,” ungkap Dasuki.

Dampaknya dirasakan langsung atlet. “Kejurnas kemarin, atlet-atlet dari Bangkalan berangkat mandiri. Bahkan atlet-atlet yang dikirim ke pusat juga mandiri. Lalu buat apa ada Pengprov jika fungsi pendanaan dan pembinaan tidak berjalan?” imbuhnya.

Desakan Musprov Luar Biasa (Musprovlub) pun menguat, bersamaan dengan sorotan kasus sensitif yang kini ditangani Polda Jatim. “Kami berprinsip Musprovlub harus digelar karena kepemimpinan saat ini cacat prosedur dan hukum. Tidak mungkin KBI Jatim bisa berkembang jika tetap dipimpin dengan pola seperti ini,” tegas Dasuki.

“Kami mendorong proses hukum berjalan seadil-adilnya dan setuntas-tuntasnya. Ini menyangkut keselamatan atlet. Prestasi tidak boleh mengorbankan perlindungan terhadap atlet,” ujarnya.

Meta Andri dari Pengkot KBI Kota Malang menambahkan, hasil mediasi menemukan banyak pelanggaran administratif. Ia menyebut KONI Jatim merekomendasikan pencabutan sanksi dan mengkritik ambang batas dukungan 50 persen.

“Dalam mediasi tadi, ditemukan banyak pelanggaran, terutama terkait pemberian sanksi pembekuan dan SP1 yang tidak berdasar dan melanggar AD/ART,” kata Meta.

“Penjaringan seharusnya membuka peluang seluas-luasnya. Batas 50 persen jelas tidak wajar dan hanya menguntungkan satu pihak. Dalam praktiknya, ini berpotensi melahirkan calon tunggal,” jelasnya.

Alasan pembekuan karena Rakerprov juga dipersoalkan. “Undangan Rakerprov tidak boleh hanya lewat WhatsApp grup. Sesuai AD/ART, undangan harus dikirim ke sekretariat. Faktanya, tidak ada surat resmi yang diterima,” kata Meta.

“Kondisinya sekarang ngambang. Jika rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, kami siap bertarung sampai tuntas dan tetap menuntut Musprovlub,” pungkasnya—sebuah sinyal bahwa konflik ini belum mendekati garis akhir, justru baru memasuki ronde penentuan. (*)